111
PERANG EKUADOR DAN PERU TAHUN 1995: Analisis
Democratic Peace Theory
1995 ECUADOR AND PERU WARS: Analysis of Democratic Peace Theory
Ahmad Daniel Kusumah Anshary
Universitas Indonesia
Email; [email protected]
Abstract: This study tries to explain the reasons why Peru and Ecuador went to war with each other in 1995, even though both are democracies. The research
was conducted concerning Immanuel
Kant's Democratic Peace Theory by examining norms and institutions as essential
factors in developing his theory. This study uses qualitative research with literature review and interview methods. The study will focus on the conditions of norms and institutions in Peru and Ecuador
in 1995, the year the two countries
decided to go to war with each other. Based on the research results,
it is known that democratic norms and institutions owned
by Ecuador and Peru have not been able to create peace as has been assumed by Immanuel
Kant in the Democratic Peace Theory. Although
Ecuador has democratic institutions that can reduce the authority of its leaders in decision-making, the domestic
democratic norms established in the 1830 Constitutional Law cannot
make the Ecuadorian people's support refer to peace in overcoming the Cenepa border conflict. On the contrary, in Peru, democratic norms that prefer to negotiate and make peace are not followed
by the effectiveness of the role of democratic institutions that cannot
limit President Fujimori's authority, who chooses
to carry out attacks
in border areas which then triggers a war.
Keywords: Democratic Peace Theory, Ecuador,
Peru, War.
PENDAHULUAN
Pada tahun 1995, sejarah mencatat konflik besar antara dua negara di Amerika Selatan yang bertujuan untuk merebut kendali atas wilayah terpencil di sekitar sungai Amazon. Perang ini melibatkan dua negara demokrasi, Republik Peru dan Republik Ekuador yang sebelumnya juga telah mengalami masa-masa konflik pada tahun 1941 dan 1981 yang dikenal dengan perang
Paquisha (Paquisha War).
Secara historis, konflik kedua negara berawal dari ketiadaan hak hukum yang jelas atas wilayah di cekungan Amazon yang kemudian dapat diklaim oleh negara-negara independen berdasarkan ekspedisi pada tahun 1539. Penemuan sungai Amazon bermula pada ekspedisi resmi yang diorganisir oleh Francisco Pizarro seorang Gubernur Peru, Mereka mengawali perjalanan dari Cuzco, ibukota Peru pada masa itu yang dipimpin langsung oleh saudaranya Gonzalo Pizarro dan secara resmi menemukan sungai Amazon pada 12 Februari 1542. Namun, karena wilayah yang saat ini bagian dari Ekuador merupakan daerah administratif Peru hingga tahun 1739, maka pengakuan untuk wilayah tersebut masih dipertanyakan (Lepruwash, 1995).
Ketiadaan hak hukum yang jelas atas bagian dari sungai Amazon yang menjadi sengketa sesungguhnya tidaklah benar-benar tanpa sebuah usaha pembentukan batas wilayah Peru dan Ekuador. Faktanya pada tahun 1942 telah terbentuk batas demarkasi antara kedua negara melalui Protokol Rio dengan negara penjamin Argentina, Brazil, Chili, dan Amerika Serikat. Setelah penggunaan batas demarkasi mengacu pada hasil Protokol Rio 1942, Ekuador secara sepihak menangguhkan demarkasi pada 1950. Brysk dalam bukunya yang �berjudul
�From
�Tribal
�Village
�to �Global �Village: �Indian �Rights �and �International
Relations in Latin America mengemukakan sebuah kenyataan bahwasanya daerah yang tidak didemarkasi merupakan daerah yang sulit diakses (Brysk, 2000) sebegitu sulitnya sehingga dapat dianggap
tidak memiliki manfaat untuk ditempatkan tentara di wilayah tersebut yang bahkan
oleh Herbst dapat dikategorikan sebagai daerah pedalaman (Herbst, 2000)
Berikut dapat terlihat peta perbatasan yang menjadi daerah konflik pada gambar 1 yang menggambarkan daerah kecil di antara Cenepa dan Zamora yang menggambarkan daerah
kecil di antara Cenepa dan Zamora.
Berikut gambar yang
disajikan:
Gambar 1.
Peta Garis Perbatasan Peru dan Ekuador
Sumber: (Radcliff, 1998)
Secara geografis, wilayah sungai Maranon yang menjadi bagian dari wilayah Ekuador tidak dapat diakses jika tidak melalui sungai Cenepa. Ekuador berpikir bahwa penampakan Sungai Cenepa seharusnya berarti bahwa perbatasan wilayah akan mengikuti garis alami sungai Amazon. Sedangkan Peru mengklaim bahwa seharusnya perbatasan wilayah mengikuti garis bagian belakang rangkaian pegunungan Cordillera del Condor. Dengan cara pengukuran ini, Peru berarti memiliki semua bagian lembah Cenepa meskipun bagian atas sungai terletak di wilayah Ekuador (Radcliff,
1998).
Masih terdapat perdebatan fakta terhadap siapa yang lebih dahulu memulai perang pada 1995. Radcliff memberi indikasi bahwa tentara Peru lebih dahulu memasuki wilayah territorial Ekuador pada akhir tahun 1994 (Radcliff, 1998), dan Ekuador melakukan penyerangan untuk
mendapat simpati
internasional atas situasi
yang mengancam di wilayah perbatasannya (Marcella and Downes, 1999). Berbeda dengan Herz dalam bukunya yang berjudul �Ecuador vs. Peru: Peacemaking
Amid Rivalry� melihat perang dimulai saat tentara Ekuador melakukan penyerangan kepada tentara Peru yang menyiapkan helicopter di belakang pos Ekuador yang dibangun di tanah Peru sejak tahun 1994 bernama base norte (Herz, 2002).
Perang yang terjadi antara kedua negara demokrasi ini menjadi sebuah fenomena yang berada di luar kebiasaan yang telah dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam Democratic Peace Theory yang berasumsi bahwa antar negara demokrasi cenderung tidak
akan saling berperang dan akan bertindak lebih pasifis daripada bentuk pemerintahan lain. Kedua negara demokrasi ini bukanlah negara yang baru saja di demokratisasikan, secara historis, Republik Peru telah memasuki masa demokrasi selama 15 tahun sebelum
perang Ekuador�Peru 1995. Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1821, Peru sempat mengalami masa pemerintahan diktator militer selama 12 tahun (1968-1980) yang kemudian memberlakukan konstitusi demokratik yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Fernando Belaunde pada tahun 1980 dan seorang tokoh
Partai APRA (American Popular Revolutionary Alliance) yang terpilih sebagai presiden
untuk periode 1985-1990 (FHS Team, 1995).
Berbeda dengan Republik Ekuador yang telah memasuki masa demokrasi selama 17 tahun sebelum perang Ekuador�Peru 1995. Republik Ekuador pertama kali berdiri pada tahun 1830 setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Spanyol pada 1822. Sejak saat itu kepemimpinan negara diduduki oleh periode kekuasaan militer yang kemudian kembali ke pemerintahan sipil dengan konstitusi baru yang disetujui oleh referendum pada tahun 1978. Konstitusi 1978 menghasilkan keputusan seorang presiden adalah warga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin selama periode empat tahun, dengan melalui proses dua kali pemungutan suara antara dua kandidat calon terpilih terbanyak jika tidak ada kandidat
yang memenangkan suara mayoritas
di babak pertama
(FJS Team, 1995).
Penelitian mengenai Perang Ekuador dengan Peru di tahun 1995 sudah dilakukan oleh beberapa peneliti namun lebih berfokus kepada membahas kepentingan nasional yang dimiliki kedua negara. Salah satu hasil penelitian James Nelson Goodsell dalam artikelnya yang berjudul �Peru-Ecuador
war: oil at issue?� menilai bahwa perang disebabkan oleh perebutan lahan yang mengandung minyak. Goodsell (1981) meneliti dengan mencari bukti dari uji pengeboran yang dapat menunjukkan bahwa daerah yang diperebutkan merupakan bagian dari lautan minyak luas yang mengalir ke arah timur laut dari ladang minyak Peru di Talera di Pasifik dan sumur Ekuador di timur Andes dekat perbatasan Brasil. Penelitian ini belum dapat menjelaskan bagaimana pengaruh identitas demokratis kedua negara juga berperan
dalam keputusan kedua negara berperang.
Penelitian kedua dengan judul �Power, Institutions, and Leadership in War and Peace: Lessons from Peru and Ecuador, 1995�1998� yang menganalisis dari sisi politik dan sejarah kedua negara. Mares & Palmer (2012) secara efektif membingkai studi mereka menggunakan pendekatan institusionalis yang menggabungkan kendala kelembagaan domestik dan internasional. Namun, ciri-ciri kepribadian individu kunci, bukan institusi atau rasionalitas actor. Mereka menetapkan beberapa variable seperti jenis rezim, modern senjata, dan durasi perselisihan, sebelum menawarkan penilaian awal tentang kepentingan relatif mereka. Variabel pilihan mereka adalah kekuasaan, domestik dan lembaga internasional, dan kepemimpinan, dengan interaksi di antara faktor-faktor ini beroperasi sebagai meta-variabel tambahan, mungkin mengalahkan yang lain karena
sifatnya yang sistemik. Analisis institusi domestik berjalan jauh melampaui generalisasi standar dan meragukan
tentang manfaat dari
demokrasi dan militerisme militer
untuk mengkaji insentif dan kendala yang diciptakan oleh batasan masa jabatan konstitusional, struktur partai,
kerabat otonomi kementerian luar negeri, dan biaya yang diantisipasi dari kekalahan militer. Tulisan ini mulai membahas pengaruh bentuk negara demokrasi dengan keputusan negara untuk berperang, namun belum memasukan norma demokrasi dan institusi demokrasi dalam variable penelitiannya.
Selanjutnya, penelitian dengan judul �Peru and Ecuador: Another football war� melihat perang dari sisi domestic yang saling menyerang dengan alasannya masing-masing. Tulisan ini juga hanya memperlihatkan factor - faktor
internal yang mempengaruhi masyarakat untuk mendukung negaranya
berperang tanpa adanya
variable lain.
Selanjutnya penelitian Cynthia J. Arnson yang�
berjudul �In the Wake�
of
War: Democratization and Internal� berfokus pada factor yang membangkitkan perang. Arnson menyelidiki bagaimana konflik internal dan proses perdamaian telah mempengaruhi rezim dan kinerja negara di Amerika Latin. Buku ini sebagian besar terdiri dari studi kasus pascakonflik demokrasi, komisi kebenaran, dan perdamaian internasional dan upaya membangun negara. Selain itu, penulis menyajikan gambaran kuantitatif tentang kualitas demokrasi dan negara bagian di Amerika Latin, dan tiga potong oleh Markus Schultz-Kraft; Ana Maria Bejarano; dan Jose Miguel Cruz, Rafael Fern�ndez de Castro, dan Gema Santamar�a Balmaceda menggunakan perbandingan kecil untuk mendukung temuan kausal mereka tentang variasi dalam perdamaian Eropa, dan demobilisasi pemberontak di Kolombia. Tujuan utama buku ini, disajikan dalam karya Cynthia Arnson adalah untuk menjembatani literatur tentang demokratisasi yang berfokus pada procedural demokrasi dan penelitian tentang
resolusi konflik yang menekankan
kinerja negara.
Hasil penelitian Ekuador dan Peru di atas belum menjawab mencoba untuk menilai alasan kedua negara berperang yang memiliki kesamaan ideologi yaitu demokrasi. Selanjutnya, berdasarkan kasus di atas, pertanyaan yang timbul adalah mengapa Peru dan Ekuador saling berperang pada tahun 1995 padahal keduanya adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan menggunakan Teori Perdamaian Demokratis (Democratic Peace Theory) dari Immanuel Kant yang dapat membantu untuk menjelaskan isu ini dikarenakan kedua negara yang berperang merupakan negara demokrasi yang sudah lebih dari 15 tahun lamanya menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam sistem pemerintahannya.
METODE
Metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif berupa observasi/pengamatan, partisipasi, menguji dokumen. Informasi dikumpulkan melalui buku, majalah, dokumen, aturan perundang-undangan Indonesia, konvensi internasional, seminar nasional dan internasional,
website, materi kampanye, korespondensi
dan lain � lain.
Untuk membahas permasalahan tersebut, peneliti memilih menggunakan strategi penelitian kualitatif dalam pembuatan laporan penelitian ini. Strategi ini dipilih mengingat tujuan utama dari penelitian yaitu berupa explanation. Lebih dari hanya bersifat exploratory dan descriptive, penelitian ini ingin menjelaskan tentang mengapa sesuatu terjadi, dengan mengungkapkan �faktor
�sebab-akibat
�untuk
�mendapatkan
�kredibilitas
�dalam
�hubungan
internasional serta alasan dibalik terjadinya suatu peristiwa atau pengambilan kebijakan. Penelitian ini lebih bersifat aplikatif, pragmatis
dan berorientasi tindakan atau aksi dengan
maksud untuk memberikan kesadaran baru akan masalah sosial yang mendesak dan perlu segera
dicarikan jalan keluarnya melalui
perubahan kebijakan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi kepustakaan, wawancara dan studi lapangan. Penelitian ini tidak hanya memanfaatkan data-data dalam perpustakaan yang berbentuk sekunder seperti buku, koran, jurnal, dokumentasi, dan website terkait.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, wawancara, catatan
lapangan, atau bahan lain untuk diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi reduksi data,
penyajian data, serta
penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006).
Tahap reduksi data merupakan proses peneliti dalam mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, di mana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan
berdasarkan temuan, dan melakukan
verifikasi data.
PEMBAHASAN
A. Democratic Peace Theory dalam Menjelaskan Perang antar Negara Demokrasi �Sebagai landasan teoritis, penulisan ini akan mengacu pada Teori Perdamaian Demokratis (Democratic Peace Theory) dari Immanuel Kant untuk menjelaskan mengapa Republik Ekuador dan Republik Peru memilih
untuk berperang pada tahun 1995. Asumsi dasar pada Teori Perdamaian Demokratis dapat membantu untuk menjelaskan isu ini dikarenakan kedua negara yang berperang merupakan negara demokrasi yang sudah lebih dari 15 tahun lamanya
menerapkan nilai-nilai demokrasi di dalam sistem pemerintahannya.
Teori Perdamaian Demokratis menekankan bahwasanya norma dan institusi memiliki pengaruh penting dalam pengembangan teorinya. Argumen ini didukung oleh pernyataan bahwa demokrasi dapat mengurangi kewenangan pemimpin untuk mengambil keputusan yang merugikan warga negaranya, pemimpin negara demokrasi cenderung harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota kabinet atau legislatif dalam membuat keputusan untuk perang. Negara-negara demokrasi sebisa
mungkin tidak akan memilih perang sebagai instrument negaranya yang dinilai menghabiskan biaya dan efek paska perang yang besar, teori perdamaian demokratis mengasumsikan bahwa konstitusional maupun norma memberikan batasan yang jelas untuk mencegah negara demokrasi
untuk saling berperang.
Secara normatif, negara demokrasi memiliki nilai nilai perdamaian yang percaya bahwa perang adalah sesuatu yang merugikan bagi negara dan warga negaranya. Sebuah keputusan oleh pemimpin negara demokrasi dibangun oleh norma-norma bersama warganya yang saling mempercayai bahwa keputusan yang diciptakan merupakan keputusan terbaik serta mengutamakan untuk mengambil langkah yang lebih menguntungkan dan tidak menghabiskan biaya dalam mengatasi permasalahan kedua negara (Owen, 1994). Kepercayaan rakyat dalam negara demokrasi terhadap hak asasi manusia juga memperkuat argumen bahwa masyarakat dalam sebuah negara demokrasi akan enggan untuk pergi berperang, terutama melawan negara demokrasi lain (Ravlo and Gleditsch, 2000).
Secara institusional, negara demokrasi akan dibatasi oleh konstitusi, seorang pemimpin dalam negara demokrasi tidak dapat mengambil keputusan tanpa melalui konstitusi, negara demokrasi harus mengedepankan pendapat dari rakyat yang memilihnya dan rakyat akan cenderung untuk memilih melakukan negosiasi ataupun cara selain perang dalam menyelesaikan konflik. Kant percaya
bahwa rakyat dalam negara demokrasi akan cenderung memilih perdamaian dan pemerintah yang demokratis akan lebih sensitif saat dihadapkan kepada pilihan yang memakan biaya tinggi ditambah dengan pengaruh perang yang akan membuat
mereka dan kerabatnya terluka atau bahkan terbunuh. Sebaliknya, negara-negara non-demokratis diasumsikan lebih suka memilih perang disebabkan metode pengambilan keputusannya yang tidak dibatasi oleh sistem check
and balances atau pemilihan umum (Owen, 1994).
Kemudian, Teori Perdamaian Demokratis sebagaimana dijelaskan dalam peta konsep
berikut:
����� 
���������������������������������������������������������� 
����������������������������������������� 
Gambar 2. Operasionalisasi Teori Perdamaian Demokratis dalam Perang Ekuador dengan Peru di tahun 1995
Dengan menggunakan teori operasionalisasi teori ini, penelitian ini melihat bagaimana norma demokratis dan institusi demokratis dapat mempengaruhi hubungan
antara dua negara demokrasi yaitu Ekuador dan Peru sehingga keduanya memutuskan untuk menyelesaikan konflik dengan berperang
pada tahun 1995.
Democratic Peace Theory dari Immanuel Kant, dapat membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Variabel-variabel �sebab� yang terdapat di dalam teori seperti norma dan institusi demokrasi dapat membantu mengantarkan kepada �akibat� yaitu keputusan negara untuk berperang atau berdamai. Dengan menjelaskan variabel-variabel dan memasukkannya dalam kasus perang Cenepa tahun 1995, pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini. Democratic Peace Theory dari Immanuel Kant dapat menjawab alasan mengapa Peru dan Ekuador saling berperang pada tahun 1995 padahal keduanya adalah negara demokrasi, yaitu dilihat dari norma dan peran institusi demokrasi di negara Peru dan Ekuador pada masa itu.
B.
Norma � Norma Demokrasi yang dianut Ekuador dan Peru
Democratic Peace Theory menekankan bahwasanya norma dan institusi demokrasi memiliki pengaruh penting dalam terciptanya perdamaian antara negara demokratis. Oleh karenanya, pertama kita akan menganalisis bagaimana norma-norma demokrasi yang dianut oleh Ekuador dan Peru tidak dapat mempengaruhi keputusan kedua negara untuk mengatasi masalah wilayah perbatasan dengan berperang sebagaimana yang diasumsikan pada awalnya.
Norma demokrasi yang digambarkan oleh Kant, memiliki nilai-nilai perdamaian yang akan mendorong masyarakatnya untuk memilih metode negosiasi sebagai prioritas utama dalam menghadapi sebuah konflik, terutama karena metode ini tidak menghabiskan banyak biaya jika dibandingkan metode lain. Norma demokrasi ini kemudian akan dilihat dengan cara menganalisis kondisi domestik masing-masing negara dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi norma masyarakatnya, selanjutnya, akan dilihat juga
dari undang-undang konstitusi
yang ada serta bagaimana penerapannya di Ekuador dan Peru.
C.
Norma Demokrasi yang dianut Ekuador
Di negara Ekuador terdapat beberapa faktor yang mendorong warga Ekuador untuk lebih memilih untuk berperang. Ekuador melihat bahwa kegagalan diplomasi dalam Protokol Rio menjadi semangat bagi rakyatnya untuk melakukan tindakan yang lebih berani sebagai akibat berkembangnya
dukungan untuk itu
dan juga akan menambah
kepercayaan rakyat kepada
pemimpinnya jika penyerangan ini berhasil. Sebagai sebuah negara demokrasi, umumnya warga
negara akan memilih untuk mendukung pemerintah dalam mengedepankan perdamaian ataupun negosiasi dalam menghadapi sebuah konflik, namun hal ini berbeda bagi warga Ekuador yang menganggap bahwa penandatanganan Protokol Rio pada 29 Januari 1942 sebagai kekalahan diplomasi yang menyebabkan hilangnya wilayah
negara (Ferrada, 2007).
Tanggapan warga Ekuador terhadap konflik perbatasan dengan Peru menjadi sebuah masalah utama yang harus diperhatikan. Selama perang perbatasan pada tahun
1941, rakyat Ekuador hanya menyatakan dukungan terbatas pada upaya perang pemerintah yang berujung pada ditandatanganinya Protokol Rio. Situasi berubah pada perang tahun 1995. Warga Ekuador dilaporkan
aktif melakukan demonstrasi
di kota- kota perbatasan Ekuador serta memberikan sumbangan makanan secara sukarela untuk para tentara dan secara sukarela membentuk kelompok-kelompok khusus guna melaksanakan tugas-tugas
pengawasan di wilayah perbatasan (Radcliffe, 2007).
Jika dilihat dalam UU konstitusinya, pada tahun 1995 Ekuador masih menggunakan UU Konstitusi 1830 yang disahkan oleh presiden Juan Jose Flores pada 23 September 1830. Pada konstitusi tersebut tercantum secara jelas sebuah ciri khas negara demokrasi yang memiliki 3 lembaga
utama dalam pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Political
Database of The Americas, 2009).
Berdasarkan UU konstitusi 1830, lembaga legislatif dijalankan oleh deputi kongres, yang berjumlah sepuluh orang dalam setiap departemen dengan memperhatikan kesetaraan representasi dari setiap wilayah yang akan dinilai apakah departemen yang diwakili di Kongres sesuai dengan sensus populasi mereka, atau apakah mereka setuju dengan jumlah perwakilan yang ada. Deputi terpilih melalui sebuah proses pemilihan umum
dengan masa jabatan empat
tahun.
Selanjutnya, lembaga eksekutif akan dilaksanakan oleh seorang Presiden Negara Ekuador: dan dengan kematiannya, pengunduran diri, cacat fisik atau moral atau oleh hambatan sementara, akan digantikan oleh Wakil Presiden; dan
dengan tidak adanya hal ini, akan digantikan oleh Presiden Kongres. Dalam hal ini, Kongres berikutnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Negara yang baru. Presiden akan dibantu dengan menteri-menteri dan beberapa badan administratif lainnnya. Seorang presiden tidak dapat terpilih kembali setelah menjabat selama 2 periode.
Terakhir, lembaga yudikatif akan dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan oleh pengadilan lain yang dibentuk untuk menegakkan
hukum dan bertanggung jawab langsung kepada
kongres.
Sebagaimana layaknya sebuah konstitusi demokrasi, Ekuador juga menjamin hak asasi manusia warga negaranya
dengan mencantumkan UU terkait
hak asasi manusia pada pasal 8 ayat 57 hingga ayat 68 yang menjamin
independensi dari keputusan lembaga yudikatif,
kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki properti, dan privasi
individu.
Melalui UU Konstitusi 1830, dapat dinilai bahwa norma-norma demokrasi telah terbentuk di Ekuador sejak lama. Namun nilai demokrasi yang dikatakan oleh Kant akan lebih memilih berdamai dalam mengatasi sebuah konflik tidak terjadi sebagaimana dijelaskan, kegagalan metode diplomasi yang telah diterapkan sebelumnya oleh Ekuador dan berujung pada berkurangnya wilayah negara mendorong masyarakat untuk memilih metode lain. Hal ini terbukti dari bagaimana masyarakat Ekuador sangat mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik perbatasan dengan Peru dan juga mendukung tentara
Ekuador untuk berperang di wilayah perbatasan.
D.
Norma Demokrasi yang dianut Peru
Di Peru, konflik Cenepa terjadi pada masa pemerintahan Fujimori. Konflik perbatasan Cenepa ini menjadi populer juga di negara Peru, namun pemerintah lebih mengedepankan perdamaian melalui negosiasi, terlihat pada awal masa kepemerintahan presiden Fujimori yang mengadopsi arah kebijakan luar
negerinya untuk mendukung penyelesaian sengketa dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Peru (Ferrada, 2007). khususnya, dia mencoba memecahkan perselisihan teritorial dengan Ekuador dengan melakukan kunjungan ke Ekuador sebagai presiden Peru pertama yang melakukan kunjungan
sejak perang pada tahun 1941.
Secara konstitusi, pada tahun 1992
Peru mengalami krisis konstitusi yang ditandai
dengan melemahnya sistem lembaga-lembaga pemerintah ketika mencoba untuk mengendalikan sistem perbankan, yang menyebabkan runtuhnya seluruh struktur administrasi publik dan
hiperinflasi. Mengatasi permasalahan ini kemudian Presiden Fujimori mengeluarkan Dekrit UU 25418 yang membubarkan kongres, memberi lembaga eksekutif semua kekuatan legislatif, menangguhkan konstitusi, dan memberi presiden kekuatan untuk memberlakukan berbagai reformasi, seperti penerapan hukuman terhadap teroris. Fujimori membentuk kongres baru yang kemudian dinamai Kongres Konstitusi Demokratik (Congreso Constituyente Democr�tico) yang kemudian menyusun Konstitusi 1993. Fujimori juga mulai membatasi
independensi peradilan dan hak-hak konstitusional dengan deklarasi keadaan darurat dan jam malam, serta memberlakukan "undang-undang darurat darurat" yang kontroversial untuk menangani terorisme (Faverio and
Naimark, 2013).
Pembentukan konstitusi 1993 telah menghilangkan norma-norma demokratis secara konstitusi dengan memberikan lembaga eksekutif kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan, namun hal ini tidak menjadikan Peru sebagai sebuah negara otoriter, faktanya 52,33% masyarakat Peru mendukung keputusan tersebut (Database and Search Engine for Direct Democracy, 1993). Ketiadaan penerapan norma demokrasi inilah yang kemudian mempermudah lembaga eksekutif dalam setiap pengambilan keputusan meskipun bertentang dengan nilai demokrasi
yang mengedepankan perdamaian.
E.
Peran Institusi pada Sistem Pemerintahan Ekuador dan Peru
Faktor kedua selain norma demokrasi yang mempengaruhi negara dalam mengambil keputusan untuk berdamai atau berperang menurut Kant adalah peran institusi demokrasi. Institusi Demokrasi dinilai Kant memiliki peran untuk membatasi seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, dengan mengutamakan pendapat dari rakyat yang memilihnya dan rakyat dipastikan akan cenderung untuk memilih
melakukan negosiasi
ataupun cara selain perang dalam menyelesaikan konflik. Kant percaya bahwa rakyat
dalam negara demokrasi akan cenderung memilih perdamaian dan pemerintah yang
demokratis akan lebih sensitif saat dihadapkan
kepada pilihan yang memakan biaya tinggi ditambah dengan pengaruh perang yang akan membuat mereka dan kerabatnya terluka
atau bahkan terbunuh.
Peran institusi ini kemudian akan dinilai dari seberapa besar pengaruh konstitusi untuk dapat membatasi keputusan presiden dan seberapa besar dukungan masyarakat terhadap hasil keputusan kongres yang dikeluarkan untuk membatasi keputusan presiden. Kedua hal ini nantinya akan menghasilkan kesimpulan seberapa kuat� peran sebuah
institusi demokrasi
dalam suatu negara untk
membatasi keputusan
pemimpin negaranya, khususnya
negara Ekuador dan
Peru pada tahun 1995.
F.
Peran Institusi Demokrasi pada Sistem Pemerintahan
Ekuador
Pada tahun 1994 � 1995, berdasarkan survey Freedom House, Ekuador termasuk ke dalam negara demokrasi (FHS Team, 1995). Ekuador memiliki sistem pemilihan di mana presiden dipilih setiap empat tahun sekali secara nasional.
Putaran kedua diadakan antara dua kandidat teratas
jika tidak ada yang menerima setidaknya 50% suara di putaran pertama. Presiden memiliki wewenang untuk membentuk kabinet, mengusulkan undang-undang untuk
Kongres, dan dapat memveto undang-undang.
Sedangkan kongres dapat mengesampingkan veto presiden dengan menyerukan undang-undang yang mengikat. Kongres memiliki pengaruh signifikan terhadap eksekutif, memiliki kekuatan untuk mengecam anggota kabinet�
untuk alasan politik dan juga kriminal.
Kongres juga memiliki
wewenang untuk menunjuk Mahkamah Agung, yang berarti ketergantungan pengadilan pada legislatif merupakan kendala lain pada eksekutif. Masyarakat
sipil Ekuador dinilai
terorganisir dengan
baik dan berperan aktif untuk terlibat �dalam �kegiatan �kelompok �secara �independen �dari �Kongres.
�Di
�negara
�ini, angkatan bersenjata merupakan institusi yang paling dihormati melebihi kongres dan presidennya. Karena dukungan rakyat ini, angkatan bersenjata menikmati otonomi yang cukup besar. Konstitusi memberi militer peran penting dalam pembangunan sosial dan
ekonomi negara (Mares,
2001).
Efektivitas peran institusi untuk membatasi keputusan presiden di Ekuador tidak digunakan untuk menghindari perang, bahkan sebaliknya, masyarakat Ekuador mendukung pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan wilayah perbatasan dengan Peru meskipun harus melalui perang.
G.
Peran Institusi Demokrasi pada Sistem Pemerintahan
Peru
Presiden Peru Alberto Fujimori dengan masa jabatan: 1990-2000 secara demokratis terpilih pada tahun 1990. Keberhasilannya melakukan reformasi neoliberal dalam mengendalikan inflasi serta prestasinya dalam mengakhiri kekerasan gerilya, membuat Fujimori
sangat populer hampir sampai akhir masa
jabatannya. Menurut
Freedom House, Peru adalah
negara demokrasi pada saat Krisis
Cenepa 1995 (FHS Team
1995).
Pada April 1992, Fujimori membubarkan
parlemen, menghapuskan peradilan, dan mengesampingkan Konstitusi. Sebagai reaksi terhadap peristiwa itu, OAS (Organization of American States), organisasi yang mencakup negara-negara di benua Amerika mengecam
tindakan Fujimori dengan mengacu kepada �Resolusi 1080� yang menyatakan bahwa negara-negara demokrasi di negara-negara Amerika wajib mengefektifkan organisasi politik di negara tersebut sebagai representasi dari demokrasi dan untuk menghadapi
masalah politik, sosial, dan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan demokratis.
Tanpa menanggapi kecaman dan tekanan tersebut, Fujimori tetap kembali ke rencana awalnya untuk memerintah tanpa batasan parlemen dan konstitusi. Pemilihan diadakan untuk menyusun konstitusi baru, yang
disetujui oleh undang-undang�
yang berlaku pada 1993 (Lund, 1996). Menurut Mares (2001), dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya pada tahun
1979, konstitusi baru
ini dibangun di atas tren Peru pada saat itu
di mana kepercayaan terhadap presiden begitu besar sehingga kekuatan presiden diperkuat. Kendala legislatif tetap dianggap
penting namun hanya beberapa kondisi yang bisa membatalkan veto presiden.
Meskipun kekuatan konstitusi yang baru tidak terlalu terlihat, contohnya saja pada tahun 1995 partai koalisi Fujimori memenangkan pemilihan yang kemudian mendapatkan
kursi mayoritas dalam kongres.
Fujimori mendapatkan dukungan yang besar dan luas dengan
kondisi minimnya pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sistematis, hal tersebut dapat dilihat melalui instrument demokrasi yanga ada seperti pemilu yang adil dan teratur. Di sisi lain, sebagai pemimpin populis, Fujimori hadir untuk membersihkan tatanan demokratis yang tidak lagi dianggap mampu untuk mengatasi masalah domestik Peru. Ia berhasil menawarkan kondisi
yang lebih baik dengan sistem "unmediated democracy"
yang berarti hubungan
antara Presiden dan rakyatnya tidak lagi disaring oleh kelas politik yang lebih terkenal korup. Dalam konteks ini, sejumlah besar warga negara Peru tidak melihat
tindakan Fujimori sebagai perusakan demokrasi. Bahkan banyak yang menganggapnya sebaliknya
(Kenney, 2004).
Ketidakpercayaan rakyat Peru terhadap institusi domestik membuat Presiden Fujimori lebih leluasa dalam memutuskan suatu kebijakan tanpa adanya batasan yang berarti dari kongres. Bahkan kongres Peru pada tahun 1995 mayoritas diduduki oleh partai koalisi Fujimori sehingga kemungkinan adanya perbedaan pendapat atas sebuah keputusan akan minim dibandingkan dengan dukungan yang besar yang diterima oleh Fujimori oleh
masyarakat Peru.
KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa norma dan institusi demokrasi yang dimiliki oleh Ekuador dan Peru belum dapat menciptakan perdamaian seperti yang selama ini diasumsikan oleh Immanuel Kant dalam Democratic Peace Theory dikarenakan kedua negara belum sepenuhnya menerapkan norma dan intitusi demokrasi dalam negaranya. Secara institusi, Ekuador memiliki institusi demokrasi yang sanggup untuk mereduksi wewenang pemimpinnya dalam pengambilan keputusan memlaui dalam UU Konstitusi 1830 sehingga
setiap keputusan diambil atas dukungan masyarakatnya. Sebaliknya, Peru tidak memiliki institusi demokrasi yang sanggup dalam membatasi wewenang presiden Fujimori dalam pengambilan keputusan. Secara norma, masyarakat Ekuador belum menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam menyelesaikan suatu konflik, terlihat dari bagaimana warga Ekuador sangat
aktif melakukan
demonstrasi di kota- kota perbatasan Ekuador serta memberikan sumbangan makanan secara sukarela untuk para tentara dan secara sukarela membentuk kelompok-kelompok khusus guna melaksanakan tugas-tugas pengawasan di wilayah perbatasan. Sebaliknya, masyarakat Peru cenderung lebih
memilih untuk bernegosiasi dan berdamai
Berdasarkan dua variable diatas, Ekuador dan Peru belum memiliki format institusi dan norma demokrasi yang sesuai dengan yang diasumsikan oleh Kant. Meskipun Ekuador memiliki institusi demokrasi yang sanggup untuk mereduksi wewenang pemimpinnya dalam pengambilan keputusan, namun norma demokrasi domestik yang terbentuk dalam UU Konstitusi 1830 membuat masyarakat Ekuador memilih untuk berperang dalam mengatasi konflik perbatasan ini. Hal yang sebaliknya terjadi di Peru, norma demokrasi yang cenderung lebih memilih untuk bernegosiasi dan berdamai tidak diikuti oleh efektivitas peran institusi demokrasi yang tidak sanggup dalam membatasi wewenang presiden Fujimori yang memilih untuk melakukan serangan di wilayah perbatasan yang kemudian memicu terjadinya perang.
BIBLIOGRAFI
Arnson, C. J. (2012). In the Wake of War: Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America. Stanford: Stanford University
Press.
Brysk, A. (2000). From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations
in Latin America.
Stanford: Stanford University
Press.
Database and Search Engine for Direct Democracy. (1993, October 31). Peru Constitution. Retrieved from Database and Search Engine for Direct Democracy: https://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=pe011993
Faverio, A., & Naimark,
A. (2013). Perpetual Injustice: The Twenty-Year Battle for Reparations
in Peru. Human Rights
Brief, 32-36.
Ferrada, M. F. (2007). Non-Democratic Peace in South America: Comparing the Beagle Channel Crisis
(1977-1978) and the Cenepa� Crisis�
(1994-1995). Canada: McGill University Press.
Freedom House Survey Team. (1995). Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights
& Civil Liberties 1994-1995. New York: University
Press of America,
Inc.
Goodsell, J. N. (1981, February
2). Peru-Ecuador war: oil at issue? Retrieved from The Cristian Science
Monitor: https://www.csmonitor.com/1981/0202/020245.html
Herbst, J. (2000). States and Power in Africa,
Comparative Lessons in Authority
and Control. Princeton:
Princeton University Press.
Herz, M. (2002). Ecuador vs. Peru: Peacemaking Amid
Rivalry. Lynne Rienner Boulder Co. Kenney, C. D. (2004). Fujimori's Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America.
Indiana: University of Notre Dame Press.
Lepruwash. (1995). The 1995
Peruvian-Ecuadorian Border
Conflict. Retrieved
from Ecuador Nativeweb: http://ecuador.nativeweb.org/border/border1.html#4
Lund, M.
S. (1996). Preventing Violent Conflicts: A Strategy
for Preventive Diplomacy.
Washington, D.C.:
United States Institute
of Peace Press.
Marcella, G., & Downes, R. (1999). Security Cooperation in the Western
Hemispherer: Resolving the
Ecuador-Peru Conflict. Miami: North-South Center Press.
Mares, D. (2001). Violent Peace: Militarized
Interstate Bargaining
in Latin America. New
York: Columbia
University Press.
Owen, J. M.
(1994). How Liberalism Produces
Democratic Peace.
International Security, 87-
125.
Palmer, D. S., & Mares, D. R. (2012). Power, Institutions, and Leadership in War and Peace:
Lessons from Peru and Ecuador, 1995�1998. Texas:
University of Texas Press.
Political Database of the Americas. (2009). Democracy and Citizen Security. Retrieved
from PDBA: https://pdba.georgetown.edu/Security/security_e.html
Radcliff, S. A. (1998). Frontiers and Popular Nationhood: Geographies of Identity in the 1995 Ecuador-Peru Border Dispute. Political
Geography, 277.
Radcliffe, S. A. (2007). Culture and Development in a Globalizing World: Geographies, Actors and
Paradigms. Development in Practice, 156-158.
Ravlo, H., & Gleditsch, N. P.
(2000). Colonial
War and Globalization of Democratic
Values.
Silalahi, U. (2006). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.
COPYRIGHT
