Articles
Pengaturan Pendayagunaan Sumber Daya Air dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Korelasinya dengan Pasal 33 UUD 1945
References
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.
- Absori. (n.d.). putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 : “...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Maknanya adalah bahwa BUMN maupun BUMND h.
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- All, M. T. H. et. (2015). Water Restoration Sebagai Upaya Optimalisasi Ekokarasi di Bidang Kedaulatan Air Demi Terwujudnya Keadilan Sosial. Karya Ilmiah:UIN Maliki Malang.
- Arrsa, R. C. (2015). Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air. Jurnal Recgtvinding, Vol 4, No.
- As-Shidqy, J. (2011). Green Constitution: Nuansa Hijau UUD1945. PT Raja Grafindo.
- Asyidiqie, J. (n.d.). Demokrasi Ekonomi.
- Bartlett, A. G. (1972). No Title.
- Baswir, R. (n.d.). Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Soko guru Perekonomian Nasional.
- Batubara, B. (n.d.). Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan MK Nomr 85/PUU-XI/2013 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
- Dochak Latief. (1987). Perbandingan sistem ekonomi: islam, liberalisme, sosialisme. Yayasan penerbitan FKIS IKIP.
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.
- Kompas. (n.d.-a). Air Bersih Kian Sulit Dicari.
- Kompas. (n.d.-b). Mengakhiri Liberalisme Pengelolaan Air.
- Krutz, G. S. (2001). Tactical maneuvering on omnibus bills in Congress. American Journal of Political Science, 210–223.
- Manan, B. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum, Cet. Jakarta: Kencana.
- Maskur, M. A. (2019). Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. Jurnal Konstitusi, 16(3), 510–531.
- Mubyarto. (n.d.). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. LP3ES.
- P, H. S. (2002). Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan. BP UNDIP.
- Pendapat Mahkamah. (n.d.). “Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap ‘hak menguasai negara’ dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini meinyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan.
- Prihatin, R. B. (2009). Info Singkat: Air Bersih di Perkotaan. Sekertariat Jendral DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Rahardjo, D. (1997). Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Tiara Wacana.
- Suroso. (1994). Perekonomian Indonesia (P. G. P. Utama (ed.)).
- Sutardi. (2002). Pengelolaan Sumberdaya Air yang Efektif. Lokakarya:Badan Perencanaan Daerah.
- Suteki. (n.d.). Dimensi Hukum di Ruang Sosial.
- Suteki. (2013). Dimensi Hukum di Ruang Sosial. Thafa Media.
- Swasono, S.-E. (1997). Pasar Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional. Kantor Menko Ekuin.
- Syafa’at, M. A. (n.d.). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls).
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2. (n.d.). Tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 3. (n.d.). Tentang Pengairan.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. (n.d.). Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan buda.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. (n.d.). tentang Sumber Daya Air.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. (n.d.). Badan Usaha MIlik Negara (BUMN).
- UU Cipta kerja Pasal 1 Ayat 21. (n.d.). SDA Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam Pasal 11 huruf J UU SDA.
Similar Articles
- Achmad Baihaqi, Said Abadi, Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 2 (2021)
- Dr. Muhtar Said, S.H., M.H, Dr. Fira Mubayyinah, M.H, Muhammad Adib Alfarisi, Dr. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, M.H, Power and Silence: Constitutional and Institutional Reforms to Address Sexual Violence in Indonesian Higher Education , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 6 No. 1 (2026)
- Ahmad Daniel Kusumah Anshary, Perang Ekuador dan Peru Tahun 1995: Analisis Democratic Peace Theory , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 2 (2021)
- Andi Anugrah Pawi, Peran World Health Organization Dalam Penghormatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19 , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 1 (2021)
- Sifa Mulya Nurani, Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 1 (2021)
- Elisatin Ernawati, Sri Suhariningsih, Afifa Kusumadara, Budi Santoso, Aligning State-Owned Enterprises with Constitutional Values: The Case of Indonesian BUMN Holding Companies , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 3 No. 2 (2023)
- Deby Ariesta, Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 2 (2021)
- Valentania Ratna Sari, Budi Santoso, Arini Jauharoh, The Existence of Sign Language Interpreters in Assisting Deaf Individuals in the Creation of Notarial Deeds , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 4 No. 1 (2024)
- Aima Mar’atus Solihah, Tinjauan Maṣlaḥah Ḥifẓ Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 1 (2021)
- Agustiar Rivaldi, Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies: Vol. 1 No. 2 (2021)
1-10 of 42
Next
You may also start an advanced similarity search for this article.
Aims & Scope
Article Processing Charges
Publications Ethics
Indexing / Google Scholar
Article Template
